Kongres Pemuda Indonesia

Tentang

Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan.

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda membuktikan, perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan. Untuk merayakan semangat kesatuan, Good News From Indonesia & Pemimpin.id mengajak pemudi/pemuda dari seluruh Indonesia untuk berkumpul secara daring pada 26-28 Oktober 2020.

Sesuai dengan visinya menyebarkan semangat optimisme dan membentuk ekosistem kepemimpinan di Indonesia, Good News From Indonesia & Pemimpin.id ingin memfasilitasi penduduk Indonesia berusia 16 - 35 tahun, dari 34 provinsi untuk berdiskusi merumuskan resolusi bersama tentang gagasan untuk Indonesia pada kegiatan bernama Kongres Pemuda Indonesia.

Merangkai Gagasan, Membangun Harapan

Sepanjang tahun 2020, Indonesia dihadapkan pada krisis yang mengharuskan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bersikap dinamis dan resilient (lentur) terhadap setiap perubahan yang terjadi. Dengan memiliki kemampuan tersebut, Indonesia pun tidak pasif, melainkan terus bergerak bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.

Lantas, perubahan, gagasan, serta ide apa saja yang bisa kita kontribusikan kepada negeri di berbagai lintas bidang? Inovasi dan harapan apa yang kemudian bisa terjadi setidaknya dalam jangka pendek untuk Indonesia?

Good News From Indonesia & Pemimpin.id mengajak penduduk Indonesia, berusia 16 - 35 tahun yang memiliki semangat perubahan untuk terlibat dan memberikan kontribusi pada Kongres Pemuda Indonesia 2020.


Tema 1: Pendidikan, SDM, Riset & Teknologi

Posisi tawar dan daya saing Indonesia di era persaingan global

Di era digital yang penuh dengan teknologi ini, batas-batas antar negara sudah tidak lagi seketat dulu. Pertukaran sumberdaya manusia antara satu negara dan negara lainnya tak terhindarkan. Hal ini membuat persaingan global semakin ketat. Pada 2019 lalu World Economic Forum telah melansir laporan Global Competitiveness Index (GCI). Laporan ini menyebutkan peringkat daya saing Indonesia turun 5 peringkat ke posisi 50 dengan skor 64.6. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga yakni Singapura yang menempati peringkat pertama. Malaysia dan Thailand pun masih berada di atas Indonesia, mereka menempati peringkat ke-27 dan ke-40. GCI ini merupakan penilaian daya saing negara bedasarkan 103 indikator yang dikelompokan kedalam 12 pilar. Skor terburuk Indonesia dikontribusikan oleh pilar inovasi, pilat ICT (information and communication technology), dan pilar pasar tenaga kerja.

Namun walaupun begitu, generasi muda Indonesia masih memiliki tingkat optimisme yang cukup baik. Hal tersebut diperlihatkan oleh survey indeks optimisme yang dilakukan oleh GNFI. Optimisme terhadap posisi tawar dan daya saing Indonesia di era persaingan global mencapai 50%. Menurut analisis dari GNFI, optimisme ini muncul karena mulainya bermunculan start-up teknologi yang berkembang pesat seperti Gojek dan Traveloka, dan mereka terbukti mampu menembus pasar internasional.

Lalu bagaimana posisi tawar dan daya saing Indonesia di masa depan? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan posisi tawar dan daya saing Indonesia di era persaingan global?

Pembelajaran jarak jauh dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran

Menurut UNESCO lebih dari 91% populasi siswa dunia terisolasi sebagai akibat dari penutupan sekolah karena pandemi Covid-19. Dalam rangka mencegah penularan Covid-19 yang lebih luas, kemendikbud pun mengeluarkan kebijakan mengenai pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Kebijakan pembelajaran jarak jauh ini difasilitasi dengan adanya kurikulum darurat yang dibuat pemerintah, kurikulum yang cukup berbeda dengan kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini akan diberlakukan sampai tahun ajaran 2020/2021 berakhir. Artinya akan ada satu generasi yang belajar dengan kurikulum darurat ini. Sudah jelas bahwa efektifitas pembelajaran antara kelas luring dan pembelajaran jarak jauh akan berbeda.

Namun pertanyaannya, apakah hal ini akan memengaruhi kualitas pembelajaran siswa? Lalu secara jangka panjang, apakah ini akan mempengaruhi kualitas siswa di masa depan? Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh ini?

Ekosistem pengembangan sains dan teknologi di Indonesia

Pada Juli 2019 lalu, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Hal ini menjadi angin segar untuk dunia pengambangan IPTEK. Seperti mengamini tujuan dari undang-undang tersebut Presiden Jokowi, pada Sidang Tahunan MPR Agustus 2019, menegaskan bahwa Indonesia memang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Seirama dengan hal tersebut survey indeks optimisme yang dilakukan oleh GNFI pada awal 2020 lalu, menunjukan indeks optimisme terhadap kemajuan sains dan teknologi di Indonesia mencapai pun sangat tinggi, yakni 76%.

Di sisi lain, ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk pengembangan ekosistem pengambangan sains dan teknolgi di Indonesia. Sofian Effendy, Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), mengungkapkan bahwa masalah riset di Indonesia menyangkut tiga hal, yakni pendanaan yang minim, belum adanya lembaga perencanaan dan pembiayaan riset dan teknologi, serta SDM.

Jadi bagaimana masa depan ekosistem pengembangan sains dan teknologi di Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan untuk lebih mengotimalkan ekosistem yang ada sekarang?


Tema 2: Infrastruktur Dasar dan Lingkungan

Kualitas transportasi umum di Indonesia dan dampaknya terhadap lingkungan

Transportasi sebagai sarana penghubung antar daerah di Indonesia menempati posisi yang krusial. Terlebih Indonesia adalah negara yang luas, maka untuk mengkoneksikannya diperlukan transportasi yang memadai. Tidak hanya itu, transportasi jadi salah satu isu terus diperbincangkan untuk dicari solusinya terutama di perkotaan. Di sisi lain pada tahun 2020 ini diprediksi setengah dari penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Pertumbuhan ini jelas memengaruhi pertumbuhan kepemilikan kendaraan. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan saat ini mencapai 12 persen per tahun, dengan komposisi terbesar yakni sepeda motor. Tidak hanya menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas, trasnportasi juga menimbulkan masalah lain seperti kecelakaan lalu lintas, polusi udara dan kebisingan.

Lalu bagaimana seharusnya transportasi umum di Indonesia? Apa yang perlu dilakukan agar sektor transportasi ini tidak menambah beban untuk lingkungan?

Terkikisnya hutan Indonesia dan dampaknya untuk masa depan Indonesia

Menurut data dari World Wide Fund for Nature (WWF) pada tahun 2003, Indonesia memiliki kekayaan hutan tropis sekitar 109 juta hektar. Dengan adanya hutan tropis dan hutan hutan hujan (rain forest) di Kalimantan dan Papua, hal itu membuat Indonesia berada di peringkat ke-3 dunia, setelah Brazil dan Kongo. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan Indonesia, sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan.

Namun sayangnya, menurut hasil analisis burn scar (bekas terbakar), pada tahun 2015 sampai 2018 telah terjadi kebakaran hutan sebanyak 3.403.000 hektar (ha). Bahkan tahun 2019 lalu Indonesia mengalami bencana kebakaran hutan yang cukup besar. World Wildlife Fund memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75 persen luas wilayah hutannya pada 2020 menyusul tingginya laju deforestasi. Sebetulnya di Kalimantan telah hidup puluhan ribu orang utan di alam liar. Namun akibat pembalakan hutan, dan diperparah dengan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun, populasi orang utan saat ini diperkirakan tinggal 30.000 – 40.000 saja. Jelas terkikisnya hutan Indonesia akan sangat berpengaruh pada lingkungan, terutama pada perubahan iklim dan keberlanjutan hidup dari fauna liar.

Apa kabar hutan Indonesia di masa depan? apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi terkikisnya hutan Indonesia tersebut?

Penggunaan plastik dan ketergantungan manusia terhadapnya serta dampaknya untuk lingkungan

Plastik adalah isue yang sangat dekat dengan kehidupan di masyarakat. Masyarakat menggunakan plastik untuk kehidupannya sehari-hari, perannya masih belum bisa tergantikan oleh produk lain yang bisa didaur ulang. Namun sayangnya 60% dari plastik yang ada di dunia merupakan plastik sekali pakai yang akan langsung dibuang ketika selesai dipakai. Setelah itu plastik akan menjadi sampah yang tertimbun dalam tanah dan tak teruraikan, atau menjadi sampah di laut yang menggangu habitat mahluk laut. Untuk lingkungan yang lebih baik, pengurangan plastik sekali pakai begitu penting. Namun di Indonesis sendiri pengelolaan sampah plastik sekali pakai ini tergolong rendah.

Namun, ada kabar baik di awal tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengumumkan komitmennya di World Economic Forum 2020 bahwa Indonesia akan bebas dari polusi plastik pada tahun 2040 dengan mengedepankan ekonomi sirkuler. Ini sejalan dengan fokus utama Greenpeace Indonesia tahun 2020 yaitu mendorong perusahaan-perusahaan fast moving consumer goods (FMCG) untuk mulai berkomitmen mengurangi produksi plastik sekali pakai untuk produk-produknya dan menerapkan konsep re-use dan re-fill.

Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi masalah penggunaan plastik ini?


Tema 3: Ekonomi dan Kewirausahaan

Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat marginal di Indonesia

Bank dunia pada awal 2020 lalu telah merilis laporan bertajuk "Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class. Laporan tersebut menginformasikan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini sudah dibawah 10% dari total penduduk. Angka ini adalah akumulasi dari usaha berbagai pihak selama bertahun-tahun kebelakang. Namun di sisi lain, 115 juta orang atau 35% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman. Sehingga masih rentan untuk menjadi miskin.

Banyak orang telah terlibat membantu kaum rentan miskin ini agar tetap berdaya secara ekonomi. Misalnya di sektor swasta, belakangan muncul start up yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Salah satu yang paling sukses adalah Amartha. Sebuah fintec yang bergerak dalam peminjaman modal dan pendampingan usaha kecil di pedesaan. Pada laporan dampak 2019 yang dikeluarkan Amartha, mereka telah berhasil menciptakan 87 ribu lapangan pekerjaan baru di pedesaan, dengan 75% diantaranya untuk wanita. Selain start up, tumbuh juga berbagai organisasi dan komunitas pemberdayaan masyarakat yang membantu kaum marginal untuk tetap berdaya secara ekonomi.

Lalu apa peran yang bisa kita ambil untuk membantu memberdayakan ekonomi kaum marginal ini?

Potensi kebangkitan ekonomi Indonesia di Tahun 2021

Pandemi Covid-19 memberikan dampak kerugian yang tinggi bagi perekonomian global. Langkah-langkah perlindungan yang diperlukan sangat memengaruhi aktivitas ekonomi. Akibat pandemi tersebut, menurut laporan World Economic Outlook perekonomian global diproyeksikan mengalami kontraksi tajam sebesar -3 persen pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan fakta bahwa krisis yang dialami karena pandemi Covid-19 jauh lebih buruk dibandingkan selama krisis keuangan 2008–2009.

Dalam skenario dasar diasumsikan bahwa pandemi akan mulai memudar pada paruh kedua tahun 2020. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Perekonomian global diproyeksikan tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2021, tentunya seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi yang dibantu oleh dukungan kebijakan pemerintah.

Lantas pertanyaannya, apakah benar perekonomian Indonesia akan pulih di 2021?

Potensi pengembangan pariwisata di Indonesia setelah pandemi selesai

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 ini, bagaimana tidak sektor ini mengharuskan kita untuk berinteraksi secara offline padahal itu adalah cara paling mudah untuk menularkan virus Covid-19. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Putu Astawa menyampaikan bahwa Covid-19 ini dampaknya lebih buruk dibandingkan dengan krisis moneter 1998. Masyarakat pun lebih memilih untuk menahan uangnya untuk berjaga-jaga karena kondisi ekonomi sedang tidak stabil.

Namun dipercaya bahwa setelah Covid-19 ini berakshir sektor pariwisata akan menajdi sektor yang pertumbuhannya paling tinggi, karena masyarakat Indonesia saat ini sudah 6 bulan lebih berdiam diri di rumah. Jadi setelah pandemi kemungkinan besar akan ada mobilitas masyarakat ke titik titik pariwisata di Indonesia. Tantangan sektor pariwisata setelah pandemi ini jelas akan berbeda, masyarakat sekarang sudah lebih terbiasa dengana fasilitas digital sehingga para penggerak di pariwisata perlu memutar otak lebih keras untuk beradaptasi dengan standar-standar baru ini.

Lalu bagaimana potensi pengembangan pariwisata di Indonesia setelah pandemi berakhir?


Tema 4: Kesehatan dan Kehidupan Sosial

Modal sosial untuk menjadikan Indonesia lebih kuat dan maju

Pandemi Covid-19 di Indonesia cukup berkepanjangan, sejak kasus pertama pada Februari 2020 lalu. Ratusan ribu orang telah terdeteksi positif Covid-19, bahkan lebih dari 10000 orang telah meninggak karena Covid-19. Pandemi ini juga tak hanya berdampak dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi pun Indonesia mengalami kesulitan. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, tercatat sebanyak 873.090 pekerja dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja lainnya di-PHK. Begitupun dengan sektor informal, sebanyak 189.452 orang pekerja terdampak.

Sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi gotong-royong tentun masyarakat tidak diam, berbagai inisiatif bermunculan untuk membantu mereka-mereka yang terdampak. Mulai dari berdonasi uang ke crowdfunding untuk membantu yang terdampak, ada juga yang melakukan pemberian bantuan langsung kepada terdampak. Berbagai inisiatif ini tentunya menjadi modal sosial yang dimiliki Indonesia untuk menjadikan indonesia di masa depan lebih kuat dan maju.

Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat modal sosial yang kita miliki ini?

Kualitas program kesehatan dasar untuk masyarakat

Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia. Namun sayangnya akses dan muutu pelayanan kesehatan dasar sampai saat ini masih belum menjangkau seluruh warga, terutama saudara-saudara kita di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan (DTPK). Dalam konteks pelayanan kesehatan dasar, puskesmas sampai saat ini masih menjadi ujung tombak pelayanannya.

Puskesmas pada awal pembentukannya berfungsi bukan hanya sebagai tempat mengobati orang sakit, tapi lebih dari itu puskesmas berfungsi sebagai tempat untuk mengatasi berbagai risiko kesehatan, melakukan upaya promosi kesehatan dan pencegahan. Yakni dengan cara menggerakkan mesin birokrasi dan juga menggerakan tokoh masyarakat. Fungsi ini masih cukup menonjol pada masa 1970 sampai 1990-an, namun kini fungsi ini mulai memuda. Puskesmas telah beralih fungsi hanya menjadi klinik pengobatan saja. Peran sebagai “klinik pengobatan” ini semakin dominan sejak implementasi BPJS.

Lantas dengan beralihfungsinya puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat, siapa yang akan bertanggung jawab untuk pelayanan kesehatan dasar di masyarakat? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas program kesehatan dasar di masyarakat?

Pembelajaran dari Covid-19 dan kesiapan Indonesia dan masyarakat dalam menghadapi pandemi di masa depan

Sudah lebih dari 6 bulan pandemi Covid-19 sampai di Indonesia. Sapia sejauh ini Indonesia masih berjuang menghadapi Covid-19, angka peningkatan kasus positif di Indonesia tidak kunjung menurun. Lebih dari 10000 orang Indonesia meninggal akibat pandemi ini. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga swadaya masyarakat. Namun hasilnya memang belum signifikan menurunkan angka positif Covid-19 di Indonesia. Tentu Covid-19 ini telah menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita semua, kita bisa tahu seberapa siap kita menghadapi pandemi sebesar Covid-19 ini.

Walaupun peperangan melawa Covid-19 masih belum usain, namun apakah pembelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari pandemi ini? lalu bagaimana kesiapan kita jika ada lagi pandemi serupa di masa depan?


Tema 5: Politik dan Hukum

Keamanan dan privasi data di Indonesia

Perlindungan data pribadi menjadi hal yang krusial di era digital ini. Data pribadi yang kita miliki telah tersebar pada platform-platform digital, tanpa kita sadari bahwa itu bisa saja membahayakan jika disalahgunakan. Terlebih belum lama ini ada kasus pembobolan data pribadi dari RedDoorz dan ShopBack. Bahkan pada Maret 2018 lalu ada kasus penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam registrasi kartu SIM untuk telepon genggam.

Menurut analisa dari itsupplychain.com, pada 2019 hampir 80% orang Indonesia rentan menjadi korban kejahatan data di dunia maya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran atas perlindungan data pribadi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa responden mereka cukup mudah untuk memasukan data pribadi mereka ke aplikasi di internet. Data tersebut menunjukan bahwa 92% responden mereka mudah untuk memasukan nama, 79% memberikan informasi tentang tempat dan tanggal lahir mereka, dan 65% memberikan alamat pribadi. Hal ini juga semakin diperparah dengan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi.

Jadi bagaimana sebenarnya kualitas keamanan dan privasi data di Indonesia? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membuat keamanan dan privasi data di Indonesia ini tetap terjaga?

Kualitas penegakan hukum di Indonesia dan kontribusi masyarakat terhadapnya

Indonesia sejak dulu adalah negara hukum. Seperti apa yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensinya, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Hukum ini akan bermanfaat dalam mengatur tata hidup di Indonesia jika ditegakan dengan baik oleh lembaga peradilan. Pada tahap ini fungsi hakim menjadi krusial untuk menegakan hukum di Indonesia.

Dalam ebook yang diterbitkan oleh komisi yudisial yang berjudul Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, ada 6 poin yang menjadi problematika hakim dalam organisasi peradilan. Keenam poin tersebut adalah kesejahteraan; sistem, rekrutmen, promosi, dan mutasi; peningkatan kapasitas hakim; integritas; pengawasan terhadap hakim; dan pengelolaan kebutuhan fasilitas pengadilan dan organisasi. Di luar problematika pada institusi peradilan, masyarakat juga sebagai pengawas memiliki peran yang penting untuk terciptanya kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Jadi apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia? Apa kontribusi yang bisa masyarakat berikan untuk terciptanya penegakan hukum yang baik di Indonesia?

Upaya pencegahan dan penanganan korupsi di masyarakat

Korupsi jadi bahaya lanten yang tak pernah hilang dari Indonesia sampai saat ini. Berbagai cara telah dilakukan untuk mencegah dan menangani korupsi di Indonesia. Lembaga khusus pemberantasan korupsi, KPK, pun telah didirikan 18 tahun yang lalu. Hal ini sedikit demi sedikit membuahkan hasil, perlahan lahan indeks persepsi korupsi Indonesia terus membaik. Pada 2020, skor indeks persepsi Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dari skala 100 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Walaupun dengan segala dinamikanya, peran KPK sampai sejauh ini patut diapresiasi. Akan tetapi PR Indonesia untuk pemberantasan korupsi masih panjang, Indonesia masih belum sama sekali bersih dari korupsi.

Selain pemberantasan korupsi sebetulnya ada hal penting lain yang perlu ditingkatkan, yakni pencegahan korupsi. Dalam konteks pencegahan ini masyarakat sebagai komponen paling besar dalam negara, harusnya punya tanggung jawab yang besar untuk melakukannya. Masyarakat harus punya peran pengawasan yang kuat terhadap seluruh unsur yang berpotensi korupsi, mulai dari pemerintahan. tingkat terkecil hingga pemerintahan di tinggat paling tinggi yakni negara. Namun saat ini masyarakat sendiri sudah terlanjur pesimis dalam penanganan korupsi ini. Menurut survei indeks optimisme yang dilakukan GNFI, poin optimisme terhadap pemberantasan korupsi menempati posisi paling buncit yakni posisi ke 25 dengan net indeks hanya sebesar 8%.

Lantas apa upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menangani korupsi di masyarakat agar suatu saat nanti Indonesia bisa benar benar bersih dari korupsi?